mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku aneh dengan ditetapkannya bendera aceh yang mirip melalui bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam tersebut melanggar kesepakatan dibandingkan pertemuan konsultasi antara gubernur aceh dengan sederat pejabat pemerintah termasuk unsur kementerian di negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, juga wakil ketua dpr priyo budi santoso, dalam hotel sultan, jakarta di 17 desember 2012.
dalam pertemuan tersebut disepakati menggunakan simbol bendera kesultanan aceh, papar yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang banyak tokoh, supaya membayar masukan penentuan bendera aceh serta lambang aceh sebagaimana dan ada dalam perjanjian helsinki dan memperlihatkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. semua tokoh dan diundang sepakat bahwa penentuan bendera serta lambang jangan mempunyai polemik melalui pemerintah pusat.
Baca juga: Dealer Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda - Dealer Honda
bahkan, saat dipilih bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit juga bintang, serta bentuk pedang dan terdiri tulisan berbahasa arab, yang hadir ikut tertawa kenapa bendera dan disahkan pemprov aceh kini berbeda melalui dan diusulkan di pertemuan 2012, tutur yusril.
meski terlalu, dia berharap kontroversi pemerintah pusat melalui pemprov aceh mampu diselesaikan langsung melalui tak membahayakan nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera dan lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh juga gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo mengatakan, meskipun qanun telah disahkan dpr aceh, namun tetap dapat dibatalkan bila terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tidak mungkin bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak bisa diberlakukan, katanya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, sudah berada dalam aceh agar bertemu melalui gubernur aceh zaini abdullah. diharapkan, dibandingkan pertemuan tersebut lahir sebuah kesepakatan supaya merevisi bendera aceh dan telah mirip dengan bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda supaya menyampaikan hasil evaluasi terhadap 12 poin pada selama qanun.
kami amat tidka puas melalui keberadaan aktifitas pengibaran bendera dan disahkan itu, ujarnya.