gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak mau ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang mau tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) dapat kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi selama balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta sebagai penanggungjawab, menurut jokowi, dilakukan agar pengawasan lebih mudah. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, dan adalah salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris pada sana, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak akan mengganggu proses launching yang langsung dilaksanakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan oleh karenanya bagian pemprov dki jakarta tidak usah cemas.
ada pilihan peraturan dan telah diperbaharui sehingga bisa menjalankan bisnis agar kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat di atas tersebut, kata mahendra.
mahendra melanjutkan kiranya peraturan yang berubah setelah itu tentu ingin disesuaikan melalui peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal supaya adalah penanggungjawab, katanya.